Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghimbau karyawan/pekerja memberikan laporan persoalan berkaitan dengan THR ke Posko THR. Kemnaker memperjelas akan menolong karyawan/pekerja agar memperoleh haknya.
“Beberapa karyawan yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan bisa segera memberikan laporan masalahnya ke posko paling dekat. Tiap persoalan tentu kita tindaklajuti dan cari jalan keluar yang terbaik untuk karyawan maupun pebisnis,” ungkap Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi diambil dalam info tertulis, Minggu (9/5/2021).
Anwar sampaikan pemerintahan sudah membangun posko-posko THR pada tingkat pusat dan posko THR dt ingkat wilayah yang menyebar 34 propinsi dan Kabupaten/Kota di semua Indonesia. Posko dibangun untuk memberi layanan informasi, diskusi, dan aduan atas penerapan pembayaran THR.
“Kehadiran posko THR keagamaan ini sebagai wujud sarana pemerintahan supaya hak karyawan atau pekerja untuk memperoleh THR keagamaan betul-betul dapat dibayar sesuai ketentuan yang ada,” terang Anwar.
Dia merinci, sampai sepanjang masa 20 April sampai 7 Mei 2021 Posko THR Keagamaan 2021 Kemmaker terima 1.860 laporan, terbagi dalam 684 diskusi THR dan 1.176 aduan THR.
“Sekarang ini kita masih memisah dan mensortir kelengkapan tiap data aduan yang masuk untuk percepat penuntasan kasusnya. Kita terus bekerjasama dengan dinas-dinas tenaga kerja di wilayah untuk menuntaskan aduan pembayaran THR,” jelas Anwar.
Sebagai info, ada banyak kelompok bidang usaha yang masuk ke laporan posko THR 2021, salah satunya retail, layanan keuangan dan perbankan, konstruksi, manufacturing, migas, alat kesehatan, industri minuman dan makanan, dan lain-lain.
Beberapa persoalan pembayaran THR yang dilaporkan karyawan/pekerja diantaranya THR tidak dibayarkan benar-benar, dibayarkan beberapa, dibayarkan setahap dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, dibayarkan bukan berbentuk uang, dan perusahaan tidak sanggup membayar THR karena terimbas wabah COVID-19.
